Aturan Taxi Online

Aturan Taxi Online

TeeMBe Pontianak – Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan akan menerapkan Aturan Taxi Online yaitu Permenhub No. 118 tahun 2018 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. Penerapan tersebut akan dimulai bulan Juni 2019. Saat ini sosialisasi Permenhub No. 118 Tahun 2018 masih berlangsung diseluruh wilayah Indonesia. Di Provinsi Kalimantan Barat khususnya di Kota Pontianak para driver online mulai mempersiapkan diri dengan mengurus perizinan sebagai angkutan umum orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.

Koperasi Jasa Trans Mitra Bersama menjadi pelopor badan usaha yang telah memiliki izin trayek non trayek angkutan sewa khusus. Sebagai badan usaha yang menaungi driver online di Kota Pontianak Kalimantan Barat. Banyak sekali keuntungan yang didapat driver online dengan bergabung menjadi anggota TeeMbe Pontianak diantaranya driver dilindungi dengan BPJS Ketenagakerjaan, driver dan penumpang dilindungi dengan Asuransi Jasa Raharja, perlindungan hukum dengan perizinan yang lengkap, Sisa Hasil Usaha (SHU) yang akan didapat anggota setiap akhir tahun buku.

Aturan Taxi Online - Taxi Service

 

Taxi Service

Seiring dengan perkembangan teknologi dan kemajuan jaman kehadiran transportasi online sudah menjadi kebutuhan sehari hari dengan segala kemudahannya. Dijaman milenial ini setiap penduduk memiliki smartphone atau telepon pintar yang memudahkan akses pemesanan transportasi. Khusus di Kota Pontianak yang tidak lagi memiliki moda transportasi umum menjadikan transportasi online sebagai primadona.

Polemik Aturan Taxi Online

Polemik yang terjadi saat ini bagi driver online di Pontianak adalah jumlah orderan yang semakin hari tidak menentu dikarenakan sistem dari aplikator yang menerapkan aturan yang cukup ketat. Sehingga kesadaran driver online untuk mengikuti aturan taxi online dan mengurus perizinan menjadi berkurang. Sebagian driver merasa bahwa usaha transportasi online ini tidak lagi menjadi primadona dengan jumlah orderan yang minim dan jumlah driver yang melebihi dari permintaan orderan dari konsumen.

Penegakan Hukum yang belum bisa diterapkan oleh pemerintah di daerah hingga saat ini menjadi salah satu indikator driver online yang merupakan pelaku usaha enggan mengurus perizinan. Meskipun mereka sadar cepat atau lambat peraturan pemerintah tersebut akan diberlakukan.

Pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan Kota Pontianak maupun Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat selalu menghimbau pelaku usaha transportasi online driver Grabcar maupun driver Gocar untuk melengkapi diri dengan perijinan transportasi.

Aplikator Grab Pontianak sudah mensosialisasikan kepada seluruh driver Grabcar Pontianak untuk bergabung di badan usaha yang telah memiliki ijin lengkap. Badan usaha yang telah memiliki ijin trayek non trayek angkutan sewa khusus (ASK).

Pada akhirnya semua kembali kepada kesadaran driver online itu sendiri untuk melengkapi diri dengan perijinan yang berlaku untuk kenyamanan dan keamanan driver dan penumpang.

Leave a Reply